Syarat Pembatasan BBM dan Konversi Gas
Friday, January 13, 2012 by Keith Mercer
Anggito Abimanyu (Antara) BERITA TERKAIT - Sofjan: Swasta Tak Tertarik Bisnis SPBG
- Pengusaha Siap Tambah Biaya Transportasi
- FOTO: Mobil Gas Wakil Menteri Energi
- Ikut Konversi BBM, INTI Terbitkan Surat Utang
- Dahlan: PTDI Pimpinan Proyek Konverter Kit
VIVAnews - Pengamat ekonom Anggito Abimanyu mendukung pembatasan BBM bersubsidi dan pengalihan BBM ke gas. Namun, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal terkait misalnya, kesi! apan dan perencanaan menyeluruh."Kami mendukung information ini, karena dapat menghemat anggaran dan dapat menciptakan kebijakan energi yang berkelanjutan," kata Ekonom UGM, Anggito Abimanyu, di sela-sela Evaluasi Subsidi dan Kebijakan Pengurangan Subsidi BBM 1 Apr 2012, di Freedom Institute, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2012.Dari sisi aspek ekonomi, kebijakan ini memang menghemat anggaran dan menciptakan kebijakan energi berkelanjutan. Namun aspek ekonomi berikutnya adalah pengalihan BBM ke Pertamax berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) dan daya saing produk domestik.Sementara untuk aspek teknis, pedal alam terkompresi (Compressed uncolored gas/CNG) dan Liquified Gas for Vehicle (LGV) menghadapi masalah penyediaan infrastruktur yaitu stasiun pengisian bahan bakar pedal (SPBG), convertor outfit dan sosialisasi mengenai keamanan dan standardisasi. Acara yang juga dihadiri Ketua Tim Peneliti Gas Universitas Gadjah Mada, Jayan Sentanuhadi, dan ! akademesi lainnya seperti Mohammad Dian Revindo (UI), tersbeut! memberi kan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.
Menurut dia, untuk mengurangi dampak negatif kepada UMKM dilakukan dengan subsidi Pertamax dengan menetapkan batas atas. Langkah lainnya yaitu subsidi payment dengan perubahan map hitam ke kuning untuk mobil UMKM sampai dengan tersedia BBG dan insentif untuk UMKM dari penghematan subsidi. "Pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan kebijakan 1 Apr 2012 hingga terdapat kepastian mengenai direct waktu subsidi," kata Anggito.Jika pemerintah menunda pelaksanaan pembatasan BBM ini, akan menghemat anggaran sebesar Rp13 triliun. Rekomendasi yang lain, yaitu menetapkan satu jenis BBG dengan kriteria kelayakan harga, teknis dan keselamatan (safety). Pemerintah juga harus merencanakan konversi BBM ke BBG secara sloping dengan tahapan. Pemerintah perlu mengimpor convertor outfit sesuai kebutuhan sementara, lalu mempersiapkan industri convertor outfit domestik dengan bekerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian lainnya.Pemerin! tah juga harus melakukan sosialisasi keselamatan untuk menjamin keamanan konsumen, melakukan standardisasi komponen convertor kit, instalasi, sertifikasi teknisi, perawatan, dan kualitas BBG, serta memastikan garansi ATPM tetap berlaku pasca modifikasi dengan convertor kit."Kebijakan mengenai pembatasan payment ini harus dikaitkan dengan kebijakan harga jangka panjang di bidang energi dan penyediaan transportasi publik," tuturnya. Info seputar peluang bisnis online tanpa ribet fencing Top info ttg : forbiddance terbaik di indonesia gt symmetric fencing Top
Jual Beli Kaskus
Post a Comment